Jasa Urus PKKPR OSS RBA Kabupaten Bandung
Jasa Urus PKKPR OSS RBA Kabupaten Bandung
Jasa Urus PKKPR OSS RBA Kabupaten Bandung proses cepat 2 hari selesai syarat mudah dan bergaransi dokumen resmi PKKPR OSS RBA. Melayani nasional 08112121508
Kelengkapan dokumen untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin operasional salah satunya adalah izin lokasi. Meskipun bukan merupakan izin usaha dan juga bukan pula izin operasional namun peran izin lokasi sangat vital. Bahkan saking vital nya peran izin lokasi ini maka seluruh pelaku usaha harus sudah mengantongi izin lokasi dahulu. Setelah itu baru bisa melakukan pengurusan berkas persyaratan yang lainnya.
Izin lokasi berarti bahwa kegiatan usaha itu sudah berada pada lokasi yang sesuai dengan zona peruntukkan. Adapun zona peruntukkan memang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah disahkan Dalam bentuk Peraturan Daerah ( Perda) Tata Ruang dan Rencana Pembangunan. Zona peruntukkan itu sendiri dibagi bagi sesuai dengan rencana pembangunan wilayah tersebut. Antara lain ada zona perdagangan dan jasa, zona industri dan zona pemukiman hingga zona pertanian / lahan hijau. Pelaku usaha yang berdiri pada lokasi yang tidak sesuai dengan zona peruntukkan maka izin lokasi nya tidak akan bisa keluar dan pelaku usaha harus pindah lokasi.
Pengertian Zonasi
Zonasi adalah sebuah wilayah di suatu kota / kabupaten yang telah ditentukan peruntukkaannya dan sesuai dengan rencana pembangunan wilayah baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Adapun zona zona itu antara lain zona pemukiman, zona perdagangan dan jasa, zona industri hingga zona pertanian dan kawasan konservasi yang birsanya dibedakan dengan peta berwarna. Pelaku usaha diwajibkan melaksanakan kegiatan usaha di zona yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Nah izin lokasi ini diberikan bila lokasi usaha sudah sesuai dengan zonasi / zona peruntukkan.
Pentingnya Izin Lokasi
Salah satu dokumen pondasi legalitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha adalah izin lokasi. Izin lokasi ini diberikan bila pelaku usaha sudah menjalankan usaha atau sudah berlokasi sesuai dengan zona yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota setempat. Zona zona ini memang ditetapkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten sebagai rujukan dalam pembangunan suatu wilayah tersebut. So ! hanya ketika berlokasi sesuai dengan zona nya maka izin lokasi bisa dikeluarkan oleh pemerintah.
Nah meskipun izin lokasi ini bukan merupakan izin usaha dan bukan pula izin operasional namun peranan nya sangat vital Dalam rangkaian mendapatkan izin usaha dan izin operasional. Bahkan saking pentingnya, izin lokasi ini harus menjadi dokumen pertama yang dimiliki oleh pelaku usaha sebelum mengurus dokumen legalitas lainnya.
Metamorfosis Izin Lokasi
Izin Lokasi Era Offline
Dokumen izin lokasi ini sudah diberlakukan sejak dahulu kala, sejak sebelum ada era internet dan mekanisme pengurusan perizinan berusaha secara online. Pada saat itu untuk mendapatkan izin lokasi pelaku usaha harus datang ke Dinas perizinan sesuai domisili usaha dan mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah kota / kabupaten. Setelah memasukkan permohonan dan melengkapi persysaratan maka pelaku usaha harus menunggu beberapa hari untuk Petugas menjalankan pemeriksaan atas dokumen permohonan. Pemohon pun akan diberitahu bila izin lokasi sudah terbit ataupun ada pemberitahuan ada revisi dokumen persyaratan. Dan pemohon harus datang kembali ke Dinas Perizinan untuk memperbaiki dokumen persyaratan atau mengambil berkas izin lokasi yang sudah terbit.
So ! mekanisme seperti ini tentu saja memberatkan pelaku usaha karena harus meluangkan waktu dan menyusun persyaratan secara manual. Apalagi bila pelaku usaha belum memiliki pengalaman di bidang pengurusan izin lokasi ini tentu akan sangat menyulitkan. Belum lagi waktu dan energi yang terbuang untuk mengurus izin lokasi ini.
Izin Lokasi Era Online
Nah ketika sistem internet sudah mendarah daging ke seluruh aspek kehidupan, Pemerintah Republik Indonesia pun mengambil kesempatan itu dengan menerapkan sistem perizinan berbasis internet. Pada era mula mula ini izin lokasi diberikan kepada seluruh pelaku usaha secara otomatis melalui sistem perizinan online. Adapun sistem perizinan online ini bernama Online Single Submission (OSS ) versi 1.1. Mengingat sistem online ini masih sistem pertama yang diterapkan untuk pelaku usaha maka masih terdapat banyak sekali kekurangan disana sini. Salah satunya adalah izin lokasi yang terbit otomatis. So ! karena terbit otomatis maka banyak sekali ditemui tumpang tindih pemberian izin kepada pelaku usaha. Akibatnya begitu fatal adalah banyak izin usaha yang terbit dan beroperasi di luar zona peruntukkan yang telah ditentukan.
Izin Lokasi Era OSS RBA
Setelah sekian lama diimplementasikan, pada tahun 2021 telah terdapat peraturan baru yang mengatur mengenai izin lokasi. Pada tahun tersebut dilaksanakan sistem perizinan berbasis risiko atau OSS RBA. Sistem perizinan OSS RBA ini mengubah mekanisme izin lokasi. Izin lokasi dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pada kelompok pertama untuk usaha dengan modal dibawah Rp 5 Miliar yang izin lokasinya bernama Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis. Sedangkan untuk pelaku usaha dengan modal diatas Rp 5 Miliar izin lokasinya bernama Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau yang biasa disingkat PKKPR.
Mengenal PKKPR
PKKPR adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar. Dokumen izin lokasi PKKPR ini adalah pengganti izin usaha yang mulai diberlakukan sejak diberlakukan nya sistem perizinan berbasis risiko di tahun 2021. Sistem perizinan yang berbasis risiko atau yang lebih dikenal dengan OSS RBA memang membagi izin lokasi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha dibawah Rp 5 Miliar yang dinamakan Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis. Sementara itu untuk kolompok kedua adalah PKKPR yang tidak bisa terbit otomatis. Pada PKKPR inilah yang sering menemui kesulitan karena ketatnya pemeriksaan dokumen persyaratan PKKPR.
Proses PKKPR yang tidak mudah
Tidak mudahnya mendapatkan PKKPR Karena pemeriksaan dokumen persyaratan untuk mendapatkan PKKPR dilakukan oleh ATR/BPN. Lembaga ini mencocokkan permohonan PKKPR dengan kesesuaian zona yang ada di lokasi yang dimohonkan tersebut. Kemudian juga mencocokkan dengan data kepemilikan lokasi usaha. Proses validasi dan verifikasi ini memerlukan waktu 10-30 hari kerja dan apabila tidak sesuai atau ada revisi maka dokumen akan dikembalikan dan proses diiulang dari awal.
Fungsi PKKPR
Kali ini kita membahas mengenai PKKPR untuk pelaku usaha yaitu agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sudah berada di zona yang sesuai dengan peruntukkan nya. Hal ini juga mengantisipasi usaha yang beroperasi di luar sesuai zona peruntukkan itu. Penertiban ini juga berkat sudah terintergrasinya OSS RBA dengan Badan Pertanahan Nasional. BPN ini yang menggunakan database zona tiap kota / kabupaten di seluruh Indonesia.
PKKPR Agar Tidak Diblokir Pemerintah
Bagi pelaku usaha yang dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar adalah dengan mengantongi PKKPR maka sudah bisa melakukan Pengurusan perizinan berusaha dasar yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa PKKPR berarti juga NIB akan diblokir dan wajib melalui proses PKKPR ini dahulu.
Jasa Urus PKKPR OSS RBA Kabupaten Bandung
Bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia kini Anda tidak perlu gelisah gundah gulana untuk menghadapi masalah perizinan dan jasa legalitas. Kami siap membantu Anda untuk mendapatkan dokumen PKKPR dan proses PKKPR agar disetujui secara cepat, praktis dan dikerjakan secara professional. Kami sudah membantu ratusan perusahaan untuk urusan perizinan.
Alasan Memilih Kami :
- Buka 24 Jam selama 7 hari penuh tanpa libur
- Staff dan Tim operasional yang ahli di bidangnya
- Berpengalaman di bidang proses PKKPR OSS RBA
- Mahir berbahasa Inggris dan Mandarin
- Telah tersertifikasi ISO 9001 sebagai jaminan mutu
Mengenal OSS RBA
Mengenal OSS RBA adalah Aplikasi Perizinan yang berbasis risiko. Pada aplikasi ini telah digunakan KBLI 2020. Pada KBLI 2020 terdapat 169 KBLI baru yang didasarkan pada perkembangan dunia usaha dan bisnis pada saat ini.
OSS RBA adalah singkatan dari Online Single Submission Risk Based Application atau bahasa Indonesianya adalah OSS berbasis risiko yang menggantikan OSS 1.1 yang masih menggunakan KBLI 2017 yang mana telah usang dan ketinggalan jaman.
Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Investasi/BKPM tengah melakukan ujicoba untuk sistem perizinan yang baru ini yang dapat dilihat disini
Yang menarik dari OSS RBA ini adalah penerapan KBLI 2020 yang mana adalah pedoman klasifikasi bidang usaha yang dikeluarkan ole BPS pada tahun 2020 yang menggantikan KBLI 2017. Pada KBLI 2020 terdapat penyempurnaan KBLI dan penambahan KBLI baru sebanyak 169 KBLI, salah satunya yang baru adalah Aktivasi Konten Kreatif yang mewadahi para pelaku usaha industri konten kreatif seperti youtuber dan artis instagram serta pelaku usaha berbasis internet
Sebagai langkah mengenal OSS RBA, Pada KBLI 2020 ini juga dilakukan perbaikan serta peleburan beberapa KBLI 2017 seperti KBLI tentang Apotek serta KBLI tentang perkebunan yang harus jadi satu dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
Bagi perusahaan yang telah berdiri dan sudah memiliki NIB bisa langsung melakukan akta perubahan untuk menyesuaikan dengan KBLI 2020 yang terbaru. Segera konsultasikan dengan kami disini
Rekomendasi Jasa PKKPR OSS RBA Cepat Resmi
Meskipun menggunakan jasa legalitas dinilai memberi banyak kemudahan, seperti perizinan usaha cepat dan mudah, banyaknya layanan yang diberikan dan lainnya, namun Anda juga harus cermat dalam memilih jasa. Agar hasilnya maksimal, berikut beberapa tips mencari Jasa PKKPR OSS RBA Proses Cepat Resmi yang bisa Anda lakukan, di antaranya yaitu:
1. Lihat Status Hukum Perusahaan
Saat mencari penyedia jasa Pengurusan OSS RBA, Anda jangan tergiur dengan penawaran yang menarik dan murah terlebih dahulu, tetapi lihat status hukum perusahaan penyedia jasa tersebut. Pastikan jika perusahaan tersebut legal atau memiliki badan hukum yang jelas serta mempunyai izin yang lengkap.
Anda bisa melihat profil perusahaan dengan baik dan teliti melalui website resmi, atau datang ke kantornya secara langsung . Jika legalitas perusahaan tersebut masih diragukan, lebih baik tinggalkan saja.
2. Mengetahui Riwayat Perusahaan
Untuk mengecek hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, Anda bisa langsung mencari tahu mengecek riwayat perusahaan. Apalagi di zaman sekarang, pasti biro jasa tersebut telah memiliki website resminya sendiri untuk berbagi informasi pada pelanggannya. Anda bisa mengecek riwayat perusahaan mulai dari tahun berdirinya perusahaan, testimoni dari pelanggan sebelumnya, kontak dan lainnya.
3. Mengetahui Layanan yang Diberikan
Setiap biro jasa perizinan pasti memiliki tawaran layanan yang berbeda-beda. untuk menarik minat calon pelanggan, biasanya mereka memberikan layanan lengkap, cepat dan mudah. Anda bisa mengetahui layanan yang diberikan terlebih dahulu, serta mempertimbangkan layanan tersebut apakah sesuai kebutuhan, menjanjikan atau tidak dan lainnya.
Prioritaskan perusahaan jasa pengurusan Legalitas dan perizinan yang kompeten dan profesional dalam mengurus perizinan.
4. Memberikan Jaminan Validasi
Jaminan validasi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, di mana jaminan ini dibutuhkan ketika ada masalah. Perusahaan harus bisa mengatasi atau menghadapi resiko yang mungkin terjadi tanpa batas waktu. Mengingat saat mengurus PKKPR, seringkali ada kendala yang muncul. Perusahaan biro jasa yang profesional pasti sudah berpengalaman dalam mengatasi hal tersebut, sehingga tidak takut memberi jaminan validasi.
5. Mempertimbangkan Biaya
Anda perlu menyiapkan biaya untuk membayar jasa tersebut yang tentunya tidak murah namun disesuaikan dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Jangan tertipu dengan harga yang murah dan tidak masuk akal, untuk menghindari terkena penipuan. Anda bisa membandingkan harga pasaran yang umum dan standar, serta memilih biaya yang sesuai dengan budget yang dimiliki.
Baca Juga : Jasa Izin Klinik Pratama
