Jasa PKKPR Terbit Otomatis di Palangkaraya Terpercaya

Jasa PKKPR Terbit Otomatis di Palangkaraya Terpercaya 1 hari terbit syarat mudah resmi. Biro Jasa PKKPR Terbit Otomatis Palangkaraya 08112121508

Meskipun saat ini di Republik di dominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM mendominasi mayoritas jumlah pelaku di Indonesia. Namun tidak sedikit pula pelaku usaha NON UMKM yang eksis dan berbisnis multi sektor di negeri kita ini.

Kelompok Usaha NON UMK

Yang dikategorikan sebagai pelaku usaha NON UMK – Non Usaha Mikro, Kecil adalah pelaku usaha yang memiliki modal usaha diatas Rp 5 Miliar.Baik itu usaha perorangan maupun usaha berbentuk badan usaha dan badan hukum. Mulai dari investasi dalam negeri maupun investasi asing.

Selama pelaku usaha itu memiliki modal usaha diatas Rp 5 Miliar maka sudah termasuk dalam golongan usaha NON UMK. Saat ini jumlah keseluruhan pelaku usaha NON UMK terbilang sedikit namun terus menunjukkan tren peningkatan.

Usaha NON UMK Tidak Otomatis Dapat NIB

Kondisi saat ini, untuk seluruh pelaku usaha NON UMK sudah tidak lagi bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara otomatis. Para pelaku usaha NON UMK harus terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi yang saat ini bernama Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR.

Akibat OSS RBA

Tidak lagi nya diberikan NIB NON UMK secara otomatis dan harus mendapatkan izin lokasi. Hal ini karena saat ini sistem perizinan berusaha telah terintergrasi dengan seluruh elemen kementrian hingga Pemerintah Kota / Kabupaten. Termasuk juga dengan terintergrasi dengan pola tata ruang dan zona seluruh wilayah.

Nah izin lokasi ini diberikan untuk pelaku usaha NON UMK bila lokasi usaha sudah sesuai dengan zona tata ruang sesuai domisili usaha tersebut. Apabila zonanya tidak sesuai maka izin lokasi ini tidak akan diterbitkan dan harus mencari lokasi baru.

Mengenal PKKPR

Seperti yang sudah kita singgung diatas PKKPR adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar.

Dokumen izin lokasi PKKPR ini adalah pengganti izin usaha yang mulai diberlakukan sejak diberlakukan nya sistem perizinan berbasis risiko di tahun 2021.

Sistem perizinan yang berbasis risiko atau yang lebih dikenal dengan OSS RBA memang membagi izin lokasi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha dibawah Rp 5 Miliar yang dinamakan Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis.

Sementara itu untuk kolompok kedua adalah PKKPR yang tidak bisa terbit otomatis. Pada PKKPR inilah yang sering menemui kesulitan karena ketatnya pemeriksaan dokumen persyaratan PKKPR.

Proses PKKPR yang tidak mudah

Tidak mudahnya mendapatkan PKKPR Karena pemeriksaan dokumen persyaratan untuk mendapatkan PKKPR dilakukan oleh ATR/BPN. Lembaga ini mencocokkan permohonan PKKPR dengan kesesuaian zona yang ada di lokasi yang dimohonkan tersebut.

Kemudian juga mencocokkan dengan data kepemilikan lokasi usaha. Proses validasi dan verifikasi ini memerlukan waktu 10-30 hari kerja dan apabila tidak sesuai atau ada revisi maka dokumen akan dikembalikan dan proses diiulang dari awal.

So !sebaiknya menyerahkan proses ini kepada perusahaan penyedia jasa yang masuk dalam kategori Rekomendasi Jasa Proses PKKPR Jakarta Kilat Resmi

Fungsi PKKPR

Kali ini kita membahas mengenai PKKPR untuk pelaku usaha yaitu agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sudah berada di zona yang sesuai dengan peruntukkan nya. Hal ini juga mengantisipasi usaha yang beroperasi di luar sesuai zona peruntukkan itu. Penertiban ini juga berkat sudah terintergrasinya OSS RBA dengan Badan Pertanahan Nasional. BPN ini yang menggunakan database zona tiap kota / kabupaten di seluruh Indonesia.

PKKPR Agar Tidak Diblokir Pemerintah

Bagi pelaku usaha yang dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar adalah dengan mengantongi PKKPR maka sudah bisa melakukan Pengurusan perizinan berusaha dasar yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa PKKPR berarti juga NIB akan diblokir dan wajib melalui proses PKKPR ini terlebih dahulu.

Jasa PKKPR OSS RBA Kilat 1 Hari Terbit

Bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia kini Anda tidak perlu gelisah gundah gulana untuk menghadapi masalah perizinan dan jasa legalitas. Kami siap membantu Anda untuk mendapatkan dokumen PKKPR dan proses PKKPR agar disetujui secara cepat, praktis dan dikerjakan secara professional.

Kami sudah membantu ratusan perusahaan di seluruh Indonesia untuk urusan penerbitan PKKPR secara instan dan resmi.

Alasan Memilih Kami :

• Buka 24 Jam selama 7 hari penuh tanpa libur
• Layanan Kilat resmi 1 Hari Terbit
• Staff dan Tim operasional yang ahli di bidangnya
• Berpengalaman di bidang proses PKKPR OSS RBA
• Mahir berbahasa Inggris dan Mandarin
• Telah tersertifikasi ISO 9001 sebagai jaminan mutu

So bagi Anda yang ingin mendapatkan PKKPR OSS RBA terbit otomatis bisa menghubungi kami di 08112121508 Jasa PKKPR Terbit Otomatis di Palangkaraya Terpercaya

Jasa Pengurusan PKKPR di Palangkaraya Proses Kilat

Jasa Pengurusan PKKPR di Palangkaraya Proses Kilat 1 hari terbit syarat mudah resmi OSS RBA. Solusi Jasa PKKPR Terbit Otomatis Palangkaraya 08112121508

Bagi pelaku usaha atau orang yang berkewenangan mengurus perizinan berusaha di Republik Indonesia akan kebingungan. Terutama untuk perusahaan besar dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar tentu akan kebingungan dengan mekanisme mendapatkan perizinan berusaha saat ini.

Mengenal usaha NON UMK

Usaha NON UMK – Non Usaha Mikro, Kecil adalah pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki modal usaha diatas Rp 5 Miliar. Baik itu usaha perorangan maupun perusahaan. Termasuk juga usaha dengan investasi dalam negeri maupun investasi asing.

Selama itu memiliki modal diatas Rp 5 Miliar maka termasuk dalam golongan usaha NON UMK. Nah pada masa kini kelompok usaha NON UMK ini menemui kesulitan dalam mendapatkan perizinan berusahanya

NIB NON UMK Tidak Terbit Otomatis

Adapun kesulitan ini salah satunya adalah tidak bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara otomatis seperti pada periode sebelum tahun 2020 yang masih OSS versi 1.1. Padahal kepemilikan NIB ini vital bagi pelaku usaha dan gerbang untuk mengurus izin usaha dan izin operasional.

Wajib Memiliki Izin Lokasi

Nah untuk bisa mendapatkan NIB NON UMK para pelaku usaha NON UMK harus terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi. Izin lokasi ini diberikan bila lokasi pelaku usaha sudah sesuai dengan zona tata ruang kota / kabupaten sesuai lokasi usaha.

Mengenal PKKPR

Seperti yang sudah kita singgung diatas, PKKPR adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar.

Dokumen izin lokasi PKKPR ini adalah pengganti izin usaha yang mulai diberlakukan sejak diberlakukan nya sistem perizinan berbasis risiko di tahun 2021. Sistem perizinan yang berbasis risiko atau yang lebih dikenal dengan OSS RBA memang membagi izin lokasi menjadi 2 kelompok.

Kelompok yang pertama adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha dibawah Rp 5 Miliar yang dinamakan Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis.

Sementara itu untuk kolompok kedua adalah PKKPR yang tidak bisa terbit otomatis. Pada PKKPR inilah yang sering menemui kesulitan karena ketatnya pemeriksaan dokumen persyaratan PKKPR.

Proses PKKPR yang tidak mudah

Tidak mudahnya mendapatkan PKKPR Karena pemeriksaan dokumen persyaratan untuk mendapatkan PKKPR dilakukan oleh ATR/BPN. Lembaga ini mencocokkan permohonan PKKPR dengan kesesuaian zona yang ada di lokasi yang dimohonkan tersebut.

Kemudian juga mencocokkan dengan data kepemilikan lokasi usaha. Proses validasi dan verifikasi ini memerlukan waktu 10-30 hari kerja dan apabila tidak sesuai atau ada revisi maka dokumen akan dikembalikan dan proses diiulang dari awal.

So !sebaiknya menyerahkan proses ini kepada perusahaan penyedia jasa yang masuk dalam kategori Jasa Pengurusan PKKPR di Palangkaraya Proses Kilat

Fungsi PKKPR

Kali ini kita membahas mengenai PKKPR untuk pelaku usaha yaitu agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sudah berada di zona yang sesuai dengan peruntukkan nya. Hal ini juga mengantisipasi usaha yang beroperasi di luar sesuai zona peruntukkan itu. Penertiban ini juga berkat sudah terintergrasinya OSS RBA dengan Badan Pertanahan Nasional. BPN ini yang menggunakan database zona tiap kota / kabupaten di seluruh Indonesia.

PKKPR Agar Tidak Diblokir Pemerintah

Bagi pelaku usaha yang dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar adalah dengan mengantongi PKKPR maka sudah bisa melakukan Pengurusan perizinan berusaha dasar yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa PKKPR berarti juga NIB akan diblokir dan wajib melalui proses PKKPR ini terlebih dahulu.

Jasa PKKPR OSS RBA Kilat 1 Hari Terbit

Bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia kini Anda tidak perlu gelisah gundah gulana untuk menghadapi masalah perizinan dan jasa legalitas. Kami siap membantu Anda untuk mendapatkan dokumen PKKPR dan proses PKKPR agar disetujui secara cepat, praktis dan dikerjakan secara professional. Kami sudah membantu ratusan perusahaan di seluruh Indonesia untuk urusan penerbitan PKKPR secara instan dan resmi.

Alasan Memilih Kami :

• Buka 24 Jam selama 7 hari penuh tanpa libur
• Layanan Kilat resmi 1 Hari Terbit
• Staff dan Tim operasional yang ahli di bidangnya
• Berpengalaman di bidang proses PKKPR OSS RBA
• Mahir berbahasa Inggris dan Mandarin
• Telah tersertifikasi ISO 9001 sebagai jaminan mutu

So bagi Anda yang ingin mendapatkan PKKPR OSS RBA terbit otomatis bisa menghubungi kami di 08112121508 Jasa Pengurusan PKKPR di Palangkaraya Proses Kilat

Pusat Layanan Jasa PKKPR Terbit Otomatis di Palangkaraya

Pusat Layanan Jasa PKKPR Terbit Otomatis di Palangkaraya 1 hari terbit syarat mudah resmi PKKPR OSS RBA. Jasa PKKPR Terbit Otomatis 08112121508

Bagi pelaku usaha yang berkegiatan usaha di Republik Indonesia wajib sudah dilengkapi dengan perizinan berusaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Setidaknya sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha atau NIB sebagai bukti resmi usaha tersebut sudah tercatat resmi.

Sekilas Tentang NIB

NIB adalah dokumen pengganti Tanda Daftar Usaha / Tanda Daftar Perusahaan yang mulai diberlakukan sejak tahun 2018 . Pada tahun tersebut Pemerintah Republik Indonesia mulai menerapkan sistem perizinan berusaha secara online yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS) versi 1.1

Perizinan berusaha online ini dibuat dengan tujuan agar seluruh pelaku usaha bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan perizinan berusahanya. Hal ini karena mekanisme online ini bisa bisa dilakukan darimana saja dan kapan saja. Praktis dan cepat.

Era OSS RBA

Waktu berganti, kondisi sosial ekonomi dan pola perilaku masyarakat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kemudahan internet yang mendunia memaksa perubahan dan pembaharuan di semua sistem termasuk sistem perizinan berusaha.

Tepatnya pada tahun 2020 an terjadi pembaharuan sistem perizinan berusaha di Indonesia. Pada saat itu pemerintah Republik Indonesia meluncurkan sistem perizinan berusaha yang baru. Sistem ini bernama Online Single Submission Risk Based Approach atau sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Terintergrasi Menyeluruh

Pada sistem OSS RBA ini sudah cukup canggih karena mengintegrasikan seluruh kementrian dan lembaga tinggi setingkat mentri dan pemerintah Kota / Kabupaten seluruh Indonesia. Mekanisme ini untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan izin usahanya

NIB NON UMK Tidak Terbit Otomatis

Satu hal baru yang ditemui di OSS RBA adalah saat ini NIB untuk usaha NON UMK – Non Usaha Mikro, Kecil tidak lagi terbit otomatis seperti pada OSS 1.1. Kali ini NIB NON UMK harus terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi atau yang biasa disebut dengan PKKPR.

Kebijakan baru ini karena OSS RBA sudah terintergraasi dengan sistem tata ruang dan penataan wilayah seluruh Indonesia. So ! pelaku usaha NON UMK harus terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi yang sesuai dengan bidang usaha masing masing.

Mengenal PKKPR

Seperti yang sudah kita singgung diatas, PKKPR adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar.

Dokumen izin lokasi PKKPR ini adalah pengganti izin usaha yang mulai diberlakukan sejak diberlakukan nya sistem perizinan berbasis risiko di tahun 2021. Sistem perizinan yang berbasis risiko atau yang lebih dikenal dengan OSS RBA memang membagi izin lokasi menjadi 2 kelompok.

Kelompok yang pertama adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha dibawah Rp 5 Miliar yang dinamakan Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis. Sementara itu untuk kolompok kedua adalah PKKPR yang tidak bisa terbit otomatis.

Pada PKKPR inilah yang sering menemui kesulitan karena ketatnya pemeriksaan dokumen persyaratan PKKPR.

Proses PKKPR yang tidak mudah

Tidak mudahnya mendapatkan PKKPR Karena pemeriksaan dokumen persyaratan untuk mendapatkan PKKPR dilakukan oleh ATR/BPN. Lembaga ini mencocokkan permohonan PKKPR dengan kesesuaian zona yang ada di lokasi yang dimohonkan tersebut. Kemudian juga mencocokkan dengan data kepemilikan lokasi usaha. Proses validasi dan verifikasi ini memerlukan waktu 10-30 hari kerja dan apabila tidak sesuai atau ada revisi maka dokumen akan dikembalikan dan proses diiulang dari awal. So !sebaiknya menyerahkan proses ini kepada perusahaan penyedia jasa yang masuk dalam kategori Rekomendasi Jasa Proses PKKPR Jakarta Kilat Resmi

Fungsi PKKPR

Kali ini kita membahas mengenai PKKPR untuk pelaku usaha yaitu agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sudah berada di zona yang sesuai dengan peruntukkan nya. Hal ini juga mengantisipasi usaha yang beroperasi di luar sesuai zona peruntukkan itu. Penertiban ini juga berkat sudah terintergrasinya OSS RBA dengan Badan Pertanahan Nasional. BPN ini yang menggunakan database zona tiap kota / kabupaten di seluruh Indonesia.

PKKPR Agar Tidak Diblokir Pemerintah

Bagi pelaku usaha yang dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar adalah dengan mengantongi PKKPR maka sudah bisa melakukan Pengurusan perizinan berusaha dasar yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa PKKPR berarti juga NIB akan diblokir dan wajib melalui proses PKKPR ini terlebih dahulu.

Jasa PKKPR OSS RBA Kilat 1 Hari Terbit

Bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia kini Anda tidak perlu gelisah gundah gulana untuk menghadapi masalah perizinan dan jasa legalitas. Kami siap membantu Anda untuk mendapatkan dokumen PKKPR dan proses PKKPR agar disetujui secara cepat, praktis dan dikerjakan secara professional. Kami sudah membantu ratusan perusahaan di seluruh Indonesia untuk urusan penerbitan PKKPR secara instan dan resmi.

Alasan Memilih Kami :

• Buka 24 Jam selama 7 hari penuh tanpa libur
• Layanan Kilat resmi 1 Hari Terbit
• Staff dan Tim operasional yang ahli di bidangnya
• Berpengalaman di bidang proses PKKPR OSS RBA
• Mahir berbahasa Inggris dan Mandarin
• Telah tersertifikasi ISO 9001 sebagai jaminan mutu

So bagi Anda yang ingin mendapatkan PKKPR OSS RBA terbit otomatis bisa menghubungi kami di 08112121508 Pusat Layanan Jasa PKKPR Terbit Otomatis di Palangkaraya

Pusat Jasa Pengurusan PKKPR Terbit Otomatis di Samarinda

Pusat Jasa Pengurusan PKKPR Terbit Otomatis di Samarinda 1 hari terbit syarat mudah resmi OSS RBA. Jasa Urus PKKPR Terbit Otomatis 08112121508

Memang sebagai wilayah yang terus berkembang di Kalimantan Timur, Kota Samarinda menjadi magnet yang mengikat banyak investor data. Iklim usaha yang positif dan lokasinya yang strategis membuat Samarinda menjadi kota yang jadi pilihan investor.

Kondisi ini juga didorong oleh perubahan perilaku sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang berubah semenjak kemudahan teknologi. Sejak saat itu pelaku usaha bisa melakukan transaksi bisnis dari manapun yang ada di Indonesia. So ! ini adalah perkembangan yang cukup baik bagi Indonesia.

Wajib Sudah Legal dan Berizin

Bagi seluruh pelaku usaha yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib sudah mengantongi legalitas dan perizinan berusaha. Baik itu usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM maupun usaha skala besar.

Setidaknya para pelaku usaha ini sudah melengkapi diri dengan Nomor Induk Berusaha. Dokumen yang menandakan telah terdaftarnya suatu usaha itu memang merupakan dokumen dasar wajib dimiliki.

Apabila tidak memiliki legalitas dan perizinan berusaha maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha. Sanksi itu berupa sanksi administrasi dan teguran tertulis hingga sanksi tegas penutupan paksa lokasi usaha ilegal tersebut.

Minimal Memiliki NIB

Seperti yang sudah kita singgung diatas, minimal pelaku usaha sudah memiliki NIB saat menjalankan kegiatan usahanya. NIB sendiri adalah dokumen pengganti Tanda Daftar Usaha / Tanda Daftar Perusahaan atau TDP.

Adapun TDP sendiri sudah dihapuskan sejak tahun 2018 an. Pada saat itu Pemerintah Republik Indonesia sudah mulai memberlakukan sistem perizinan berusaha secara online. Sistem perizinan berusaha online ini disebut dengan Online Single Submission atau OSS versi 1.1

Nah pada sistem perizinan online versi awal itu seluruh NIB terbit otomatis dan bisa didapatkan secara online. Darimanapun dan kapanpun. Praktis dan cepat. NIB didapatkan oleh seluruh pelaku usaha, skala UMKM atau skala besar.

Sistem OSS RBA

Waktu terus berjalan dan perkembangan sosial ekonomi dan geografis membuat Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan sistem perizinan berusaha model baru. Sistem yang dikenal dengan nama sistem perizinan berusaha berbasis risiko ini efektif diberlakukan di tahun 2020 an menggantikan sistem OSS versi 1.1

OSS RBA Tidak Menerbitkan NIB NON UMK Secara Otomatis

Penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS RBA ini memang salah satunya adalah tidak lagi menerbitkan NIB untuk kelompok usaha NON UMK. Kelompok usaha ini harus terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi yang bernama Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR.

Tidak terbit otomatis ini karena OSS RBA sudah terintergrasi dengan sistem tata ruang dan pengembangan wilayah seluruh Kota dan kabupaten di Indonesia. So ! lokasi pelaku usaha NON UMK harus terlebih dahulu sudah sesuai dengan zona tata ruang kota / kabupaten sesuai domisili usaha.

Nah selama masa tunggu itu pelaku usaha tidak boleh melakukan kegiatan operasional usaha.

Mengenal PKKPR

Seperti yang sudah kita singgung diatas PKKPR adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar.

Dokumen izin lokasi PKKPR ini adalah pengganti izin usaha yang mulai diberlakukan sejak diberlakukan nya sistem perizinan berbasis risiko di tahun 2021. Sistem perizinan yang berbasis risiko atau yang lebih dikenal dengan OSS RBA memang membagi izin lokasi menjadi 2 kelompok.

Kelompok yang pertama adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha dibawah Rp 5 Miliar yang dinamakan Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis. Sementara itu untuk kolompok kedua adalah PKKPR yang tidak bisa terbit otomatis. Pada PKKPR inilah yang sering menemui kesulitan karena ketatnya pemeriksaan dokumen persyaratan PKKPR.

Proses PKKPR yang tidak mudah

Tidak mudahnya mendapatkan PKKPR Karena pemeriksaan dokumen persyaratan untuk mendapatkan PKKPR dilakukan oleh ATR/BPN. Lembaga ini mencocokkan permohonan PKKPR dengan kesesuaian zona yang ada di lokasi yang dimohonkan tersebut.

Kemudian juga mencocokkan dengan data kepemilikan lokasi usaha. Proses validasi dan verifikasi ini memerlukan waktu 10-30 hari kerja dan apabila tidak sesuai atau ada revisi maka dokumen akan dikembalikan dan proses diiulang dari awal.

So !sebaiknya menyerahkan proses ini kepada perusahaan penyedia jasa yang masuk dalam kategori Pusat Jasa Pengurusan PKKPR Terbit Otomatis di Samarinda

Fungsi PKKPR

Kali ini kita membahas mengenai PKKPR untuk pelaku usaha yaitu agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sudah berada di zona yang sesuai dengan peruntukkan nya. Hal ini juga mengantisipasi usaha yang beroperasi di luar sesuai zona peruntukkan itu. Penertiban ini juga berkat sudah terintergrasinya OSS RBA dengan Badan Pertanahan Nasional. BPN ini yang menggunakan database zona tiap kota / kabupaten di seluruh Indonesia.

PKKPR Agar Tidak Diblokir Pemerintah

Bagi pelaku usaha yang dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar adalah dengan mengantongi PKKPR maka sudah bisa melakukan Pengurusan perizinan berusaha dasar yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa PKKPR berarti juga NIB akan diblokir dan wajib melalui proses PKKPR ini terlebih dahulu.

Jasa PKKPR OSS RBA Kilat 1 Hari Terbit

Bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia kini Anda tidak perlu gelisah gundah gulana untuk menghadapi masalah perizinan dan jasa legalitas. Kami siap membantu Anda untuk mendapatkan dokumen PKKPR dan proses PKKPR agar disetujui secara cepat, praktis dan dikerjakan secara professional. Kami sudah membantu ratusan perusahaan di seluruh Indonesia untuk urusan penerbitan PKKPR secara instan dan resmi.

Alasan Memilih Kami :

• Buka 24 Jam selama 7 hari penuh tanpa libur
• Layanan Kilat resmi 1 Hari Terbit
• Staff dan Tim operasional yang ahli di bidangnya
• Berpengalaman di bidang proses PKKPR OSS RBA
• Mahir berbahasa Inggris dan Mandarin
• Telah tersertifikasi ISO 9001 sebagai jaminan mutu

So bagi Anda yang ingin mendapatkan PKKPR OSS RBA terbit otomatis bisa menghubungi kami di 08112121508 Pusat Jasa Pengurusan PKKPR Terbit Otomatis di Samarinda

Jasa PKKPR OSS RBA Proses Cepat di Samarinda

Jasa PKKPR OSS RBA Proses Cepat di Samarinda syarat mudah garansi resmi OSS RBA. Solusi cepat Jasa PKKPR Terbit Otomatis Samarinda 08112121508

Perjalanan pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kelengkapan legalitas usaha untuk usahanya memang tidak pernah mudah. Apalagi bila kita berbicara mengenai pelaku usaha dengan skala NON UMK – Non Usaha Mikro, Kecil yang banyak menemui kesulitan untuk mendapatkan legalitas

Apa itu usaha NON UMK

Usaha NON UMK adalah kelompok usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki modal usaha diatas Rp 5 Miliar. Baik itu usaha perorangan maupun perusahaan. Termasuk juga usaha investasi dalam negeri maupun usaha investasi asing.

NIB NON UMK Tidak Terbit Otomatis

Kesulitan saat ini yang dihadapi oleh pelaku usaha NON UMK saat ini adalah tidak bisa secara otomatis memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB. Sebagai dokumen dasar perizinan berusaha, pelaku usaha NON UMK harus terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi.

Kebijakan Baru sejak OSS RBA

Tidak lagi terbit otomatis NIB NON UMK terhitung sejak diberlakukannya sistem perizinan berusaha yang baru. Sistem yang bernama Online Single Submission Risk Based Approach ini memang telah terintergrasi dengan sistem tata ruang dan tata wilayah kota / kabupaten seluruh Indonesia.

Izin lokasi bisa diberikan bila lokasi pelaku usaha sudah sesuai dengan zona tata ruang dan pengembangan wilayah sesuai domisili kota / kabupaten. Pendeteksian kesesuaian dengan zona tata ruang ini sudah terintergrasi secara otomatis di OSS RBA. So ! pelaku usaha bisa melihat keadaan secara real time.

Kondisi ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Termasuk juga Samarinda di Kalimantan Timur. Yang tentu saja memusingkan para pelaku usaha yang termasuk golongan usaha NON UMK yang tertahan dan tidak bisa memiliki NIB secara cepat. Sesuai harapan bersama pelaku usaha.

Mengenal PKKPR

Seperti yang sudah kita singgung di awal awal artikel iniPKKPR adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar.

Dokumen izin lokasi PKKPR ini adalah pengganti izin usaha yang mulai diberlakukan sejak diberlakukan nya sistem perizinan berbasis risiko di tahun 2021. Sistem perizinan yang berbasis risiko atau yang lebih dikenal dengan OSS RBA memang membagi izin lokasi menjadi 2 kelompok.

Kelompok yang pertama adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha dibawah Rp 5 Miliar yang dinamakan Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis.

Sementara itu untuk kolompok kedua adalah PKKPR yang tidak bisa terbit otomatis. Pada PKKPR inilah yang sering menemui kesulitan karena ketatnya pemeriksaan dokumen persyaratan PKKPR.

Proses PKKPR yang tidak mudah

Tidak mudahnya mendapatkan PKKPR Karena pemeriksaan dokumen persyaratan untuk mendapatkan PKKPR dilakukan oleh ATR/BPN. Lembaga ini mencocokkan permohonan PKKPR dengan kesesuaian zona yang ada di lokasi yang dimohonkan tersebut. Kemudian juga mencocokkan dengan data kepemilikan lokasi usaha. Proses validasi dan verifikasi ini memerlukan waktu 10-30 hari kerja dan apabila tidak sesuai atau ada revisi maka dokumen akan dikembalikan dan proses diiulang dari awal. So !sebaiknya menyerahkan proses ini kepada perusahaan penyedia jasa yang masuk dalam kategori Rekomendasi Jasa Proses PKKPR Jakarta Kilat Resmi

Fungsi PKKPR

Kali ini kita membahas mengenai PKKPR untuk pelaku usaha yaitu agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sudah berada di zona yang sesuai dengan peruntukkan nya. Hal ini juga mengantisipasi usaha yang beroperasi di luar sesuai zona peruntukkan itu. Penertiban ini juga berkat sudah terintergrasinya OSS RBA dengan Badan Pertanahan Nasional. BPN ini yang menggunakan database zona tiap kota / kabupaten di seluruh Indonesia.

PKKPR Agar Tidak Diblokir Pemerintah

Bagi pelaku usaha yang dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar adalah dengan mengantongi PKKPR maka sudah bisa melakukan Pengurusan perizinan berusaha dasar yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa PKKPR berarti juga NIB akan diblokir dan wajib melalui proses PKKPR ini terlebih dahulu.

Jasa PKKPR OSS RBA Kilat 1 Hari Terbit

Bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia kini Anda tidak perlu gelisah gundah gulana untuk menghadapi masalah perizinan dan jasa legalitas. Kami siap membantu Anda untuk mendapatkan dokumen PKKPR dan proses PKKPR agar disetujui secara cepat, praktis dan dikerjakan secara professional. Kami sudah membantu ratusan perusahaan di seluruh Indonesia untuk urusan penerbitan PKKPR secara instan dan resmi.

Alasan Memilih Kami :

• Buka 24 Jam selama 7 hari penuh tanpa libur
• Layanan Kilat resmi 1 Hari Terbit
• Staff dan Tim operasional yang ahli di bidangnya
• Berpengalaman di bidang proses PKKPR OSS RBA
• Mahir berbahasa Inggris dan Mandarin
• Telah tersertifikasi ISO 9001 sebagai jaminan mutu

So bagi Anda yang ingin mendapatkan PKKPR OSS RBA terbit otomatis bisa menghubungi kami di 08112121508 Jasa PKKPR OSS RBA Proses Cepat di Samarinda

Jasa Pengurusan PKKPR Terbit Otomatis di Banjarmasin Terpercaya

Jasa Pengurusan PKKPR Terbit Otomatis di Banjarmasin Terpercaya 1 hari terbit. Biro jasa Urus PKKPR Terpercaya di Banjarmasin 08112121508

Perkembangan ekonomi dan pembangunan pada belakangan ini tidak hanya terjadi dan meledak di pulau Jawa saja. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah lain. Salah satunya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kota yang dijuluki dengan Kota Seribu Sungai ini memang menunjukkan tren perkembangan pertumbuhan sosial ekonomi yang naik ke arah positif. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di Banjarmasin.

Tren ini naik seiring dengan era digitalisasi dan keterbukaan informasi yang membuka peluang pelaku usaha berbisnis di luar Pulau Jawa. Baik itu usaha skala mikro, kecil dan menengah atau UMKM maupun usaha besar tumbuh sehat di kota yang menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini.

Wajib Berizin

So ! seluruh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Republik Indonesia sebelum memulai operasional usaha wajib sudah mengantongi izin. Termasuk juga yang berada di wilayah Banjarmasin ini.

Kebijakan ini berlaku untuk usaha UMKM maupun usaha skala besar. Baik itu investasi dalam negeri maupun investasi asing wajib mematuhi regulasi ini. Bagi yang tidak mematuhi maka akan diberikan sanksi tegas baik itu sanksi administrasi maupun sanksi tegas berupa penutupan paksa kegiatan usaha.

Sistem Perizinan Berusaha Online

Sejak tahun 2018 an Pemerintah Republik Indonesia sudah menerapkan sistem perizinan berusaha secara online. Sistem ini diberi nama Online Single Submission atau OSS versi 1.1. Perubahan mekanisme dari offline menjadi online ini bertujuan agar seluruh pelaku usaha sudah berizin karena OSS bisa diakses dimanapun.

Salah satu produk dari perizinan berusaha online ini adalah diberlakukannya Nomor Induk Berusaha atau NIB. Dokumen ini menggantikan Tanda Daftar Usaha / Tanda Daftar Perusahaan. Pada saat OSS versi 1.1 ini seluruh pelaku usaha bisa mendapatkan NIB secara cepat dan online serta persyaratan mudah sekali.

Sistem OSS RBA

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2020 an terjadi pembaharuan sistem perizinan berusaha online tersebut. Pada tahun itu sistem OSS versi 1.1 digantikan dengan OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach. Merupakan sistem perizinan berusaha yang berbasis risiko

NIB NON UMK Tidak Lagi Terbit Otomatis

So ! karena perubahan sistem perizinan berusaha tersebut terjadi pula hal baru pada produk perizinan berusaha di Indonesia. Salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha atau NIB untuk kelompok usaha NON UMK tidak lagi terbit otomatis.

Pelaku usaha NON UMK – Non Usaha Mikro, Kecil wajib terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi bila ingin memiliki NIB untuk usahanya. Dokumen izin lokasi ini bernama Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR.

Siapa Saja Golongan NON UMK

Kelompok usaha NON UMK adalah kelompok klasifikasi usaha yang memiliki modal usaha diatas Rp 5 Miliar. Baik itu perorangan, badan usaha investasi dalam negeri sampai perusahaan dengan investasi asing. Seluruhnya termasuk golongan NON UMK bila modal usaha diatas Rp 5 Miliar.

Izin Lokasi Era OSS RBA

Setelah sekian lama diimplementasikan, pada tahun 2021 telah terdapat peraturan baru yang mengatur mengenai izin lokasi. Pada tahun tersebut dilaksanakan sistem perizinan berbasis risiko atau OSS RBA. Sistem perizinan OSS RBA ini mengubah mekanisme izin lokasi. Izin lokasi dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pada kelompok pertama untuk usaha dengan modal dibawah Rp 5 Miliar yang izin lokasinya bernama Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis. Sedangkan untuk pelaku usaha dengan modal diatas Rp 5 Miliar izin lokasinya bernama Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau yang biasa disingkat PKKPR.

Mengenal PKKPR

Seperti yang sudah kita singgung diatas PKKPR adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin lokasi untuk pelaku usaha NON UMK. Dokumen izin lokasi PKKPR ini adalah pengganti izin usaha yang mulai diberlakukan sejak diberlakukan nya sistem perizinan berbasis risiko di tahun 2021.

Untuk usaha UMKM izin lokasi  dinamakan Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis di akun OSS pelaku usaha. Pada PKKPR inilah yang sering menemui kesulitan karena ketatnya pemeriksaan dokumen persyaratan PKKPR.

Proses PKKPR yang tidak mudah

Tidak mudahnya mendapatkan PKKPR Karena pemeriksaan dokumen persyaratan untuk mendapatkan PKKPR dilakukan oleh ATR/BPN. Lembaga ini mencocokkan permohonan PKKPR dengan kesesuaian zona yang ada di lokasi yang dimohonkan tersebut. Kemudian juga mencocokkan dengan data kepemilikan lokasi usaha. Proses validasi dan verifikasi ini memerlukan waktu 10-30 hari kerja dan apabila tidak sesuai atau ada revisi maka dokumen akan dikembalikan dan proses diiulang dari awal.

Fungsi PKKPR

Kali ini kita membahas mengenai PKKPR untuk pelaku usaha yaitu agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sudah berada di zona yang sesuai dengan peruntukkan nya. Hal ini juga mengantisipasi usaha yang beroperasi di luar sesuai zona peruntukkan itu.

Penertiban ini juga berkat sudah terintergrasinya OSS RBA dengan Badan Pertanahan Nasional. BPN ini yang menggunakan database zona tiap kota / kabupaten di seluruh Indonesia.

PKKPR Agar Tidak Diblokir Pemerintah

Bagi pelaku usaha yang dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar adalah dengan mengantongi PKKPR maka sudah bisa melakukan Pengurusan perizinan berusaha dasar yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa PKKPR berarti juga NIB akan diblokir dan wajib melalui proses PKKPR ini dahulu.

Jasa Pengurusan PKKPR Terbit Otomatis di Banjarmasin Terpercaya

Bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia kini Anda tidak perlu gelisah gundah gulana untuk menghadapi masalah perizinan dan jasa legalitas. Kami siap membantu Anda untuk mendapatkan dokumen PKKPR dan proses PKKPR agar disetujui secara cepat, praktis dan dikerjakan secara professional. Kami sudah membantu ratusan perusahaan untuk urusan perizinan.

Alasan Memilih Kami :

• Buka 24 Jam selama 7 hari penuh tanpa libur
• Staff dan Tim operasional yang ahli di bidangnya
• Berpengalaman di bidang proses PKKPR OSS RBA
• Mahir berbahasa Inggris dan Mandarin
• Telah tersertifikasi ISO 9001 sebagai jaminan mutu

Mengenal OSS RBA

Mengenal OSS RBA adalah Aplikasi Perizinan yang berbasis risiko. Pada aplikasi ini telah digunakan KBLI 2020. Pada KBLI 2020 terdapat 169 KBLI baru yang didasarkan pada perkembangan dunia usaha dan bisnis pada saat ini.

OSS RBA adalah singkatan dari Online Single Submission Risk Based Application atau bahasa Indonesianya adalah OSS berbasis risiko yang menggantikan OSS 1.1 yang masih menggunakan KBLI 2017 yang mana telah usang dan ketinggalan jaman.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Investasi/BKPM tengah melakukan ujicoba untuk sistem perizinan yang baru ini yang dapat dilihat disini

Yang menarik dari OSS RBA ini adalah penerapan KBLI 2020 yang mana adalah pedoman klasifikasi bidang usaha yang dikeluarkan ole BPS pada tahun 2020 yang menggantikan KBLI 2017. Pada KBLI 2020 terdapat penyempurnaan KBLI dan penambahan KBLI baru sebanyak 169 KBLI, salah satunya yang baru adalah Aktivasi Konten Kreatif yang mewadahi para pelaku usaha industri konten kreatif seperti youtuber dan artis instagram serta pelaku usaha berbasis internet

Sebagai langkah mengenal OSS RBA, Pada KBLI 2020 ini juga dilakukan perbaikan serta peleburan beberapa KBLI 2017 seperti KBLI tentang Apotek serta KBLI tentang perkebunan yang harus jadi satu dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

Bagi perusahaan yang telah berdiri dan sudah memiliki NIB bisa langsung melakukan akta perubahan untuk menyesuaikan dengan KBLI 2020 yang terbaru. Segera konsultasikan dengan kami disini

Jasa Pengurusan PKKPR Terbit Otomatis di Banjarmasin Terpercaya

Meskipun menggunakan jasa legalitas dinilai memberi banyak kemudahan, seperti perizinan usaha cepat dan mudah, banyaknya layanan yang diberikan dan lainnya, namun Anda juga harus cermat dalam memilih jasa. Agar hasilnya maksimal, berikut beberapa tips mencari Biro Jasa Urus PKKPR OSS RBA Proses Cepat Resmi yang bisa Anda lakukan, di antaranya yaitu:

1. Lihat Status Hukum Perusahaan

Saat mencari penyedia jasa Pengurusan OSS RBA, Anda jangan tergiur dengan penawaran yang menarik dan murah terlebih dahulu, tetapi lihat status hukum perusahaan penyedia jasa tersebut. Pastikan jika perusahaan tersebut legal atau memiliki badan hukum yang jelas serta mempunyai izin yang lengkap.
Anda bisa melihat profil perusahaan dengan baik dan teliti melalui website resmi, atau datang ke kantornya secara langsung . Jika legalitas perusahaan tersebut masih diragukan, lebih baik tinggalkan saja.

2. Mengetahui Riwayat Perusahaan

Untuk mengecek hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, Anda bisa langsung mencari tahu mengecek riwayat perusahaan. Apalagi di zaman sekarang, pasti biro jasa tersebut telah memiliki website resminya sendiri untuk berbagi informasi pada pelanggannya. Anda bisa mengecek riwayat perusahaan mulai dari tahun berdirinya perusahaan, testimoni dari pelanggan sebelumnya, kontak dan lainnya.

3. Mengetahui Layanan yang Diberikan

Setiap biro jasa perizinan  pasti memiliki tawaran layanan yang berbeda-beda. untuk menarik minat calon pelanggan, biasanya mereka memberikan layanan lengkap, cepat dan mudah. Anda bisa mengetahui layanan yang diberikan terlebih dahulu, serta mempertimbangkan layanan tersebut apakah sesuai kebutuhan, menjanjikan atau tidak dan lainnya.

Prioritaskan perusahaan jasa pengurusan Legalitas dan perizinan yang kompeten dan profesional dalam mengurus perizinan.

4. Memberikan Jaminan Validasi

Jaminan validasi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, di mana jaminan ini dibutuhkan ketika ada masalah. Perusahaan harus bisa mengatasi atau menghadapi resiko yang mungkin terjadi tanpa batas waktu. Mengingat saat mengurus PKKPR, seringkali ada kendala yang muncul. Perusahaan biro jasa  yang profesional pasti sudah berpengalaman dalam mengatasi hal tersebut, sehingga tidak takut memberi jaminan validasi.

5. Mempertimbangkan Biaya

Anda perlu menyiapkan biaya untuk membayar jasa tersebut yang tentunya tidak murah namun disesuaikan dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Jangan tertipu dengan harga yang murah dan tidak masuk akal, untuk menghindari terkena penipuan. Anda bisa membandingkan harga pasaran yang umum dan standar, serta memilih biaya yang sesuai dengan budget yang dimiliki.

Baca Juga : Jasa Izin Klinik Pratama

Daftar KBLI 2020 TERBARU

Biro Jasa Pengurusan PKKPR Terbit Otomatis Terdekat

Biro Jasa Pengurusan PKKPR Terbit Otomatis Terdekat 1 hari terbit syarat mudah resmi OSS RBA. Solusi cepat Jasa PKKPR Terbit Otomatis 08112121508

Bagi seluruh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha wajib sudah memiliki izin usaha dan izin operasional. Setidaknya sudah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB. Dokumen NIB adalah bukti terdaftarnya suatu usaha secara administrasi legal di sistem Pemerintah Republik Indonesia.

Sekilas Tentang NIB

NIB tidak lain adalah dokumen pengganti Tanda Daftar Usaha / Tanda Daftar Perusahaan yang diperkenalkan sejak tahun 2018 an. Pada kala itu pemerintah Republik Indonesia mulai menerapkan sistem perizinan berusaha online. Sistem perizinan online ini diberi nama Online Single Submission versi 1.1

Pada OSS versi 1.1 ini diterbitkan otomatis untuk seluruh pelaku usaha. Baik itu usaha mikro, kecil dan menengah UMKM maupun usaha besar. Mulai dari investasi dalam negeri maupun investasi asing. Begitu mudah dan cepat. Tanpa syarat yang ribet

NIB OSS RBA

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2020 an terdapat pembaharuan sistem perizinan berusaha di Indonesia. Saat itu mulai diterapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS RBA yang benar benar baru. Sistem ini sudah tidak lagi menerbitkan NIB untuk usaha NON UMK secara otomatis.

Mengenal usaha NON UMK

Kelompok usaha NON UMK adalah kelompok usaha yang memiliki modal usaha diatas Rp 5 Miliar. Termasuk pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Mulai investasi dalam negeri maupun investasi asing. So ! siapapun yang memiliki modal usaha diatas Rp 5 Miliar termasuk dalam golongan NON UMK.

Usaha NON UMK Wajib Izin Lokasi

Untuk mendapatkan NIB NON UMK, para pelaku usaha NON UMK wajib terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi. Izin lokasi ini bisa didapatkan di akun OSS RBA milik masing masing pelaku usaha. Dan kewajiban ini karena pada sistem OSS RBA sudah terintegrasi dengan sistem tata ruang dan penataan wilayah kota / kabupaten seluruh Indonesia.

Dokumen izin lokasi ini saat ini bernama Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau biasa disingkat dengan PKKPR. PKKPR bisa terbit bila lokasi pelaku usaha ini sudah sesuai dengan zona peruntukan sesuai domisili usaha pelaku usaha. So ! apabila tidak sesuai zona maka harus pindah lokasi.

Mengenal PKKPR

PKKPR adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar. Dokumen izin lokasi PKKPR ini adalah pengganti izin usaha yang mulai diberlakukan sejak diberlakukan nya sistem perizinan berbasis risiko di tahun 2021. Sistem perizinan yang berbasis risiko atau yang lebih dikenal dengan OSS RBA memang membagi izin lokasi menjadi 2 kelompok.

Kelompok yang pertama adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha dibawah Rp 5 Miliar yang dinamakan Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis. Sementara itu untuk kolompok kedua adalah PKKPR yang tidak bisa terbit otomatis. Pada PKKPR inilah yang sering menemui kesulitan karena ketatnya pemeriksaan dokumen persyaratan PKKPR.

Proses PKKPR yang tidak mudah

Tidak mudahnya mendapatkan PKKPR Karena pemeriksaan dokumen persyaratan untuk mendapatkan PKKPR dilakukan oleh ATR/BPN. Lembaga ini mencocokkan permohonan PKKPR dengan kesesuaian zona yang ada di lokasi yang dimohonkan tersebut. Kemudian juga mencocokkan dengan data kepemilikan lokasi usaha. Proses validasi dan verifikasi ini memerlukan waktu 10-30 hari kerja dan apabila tidak sesuai atau ada revisi maka dokumen akan dikembalikan dan proses diiulang dari awal.

Fungsi PKKPR

Kali ini kita membahas mengenai PKKPR untuk pelaku usaha yaitu agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sudah berada di zona yang sesuai dengan peruntukkan nya. Hal ini juga mengantisipasi usaha yang beroperasi di luar sesuai zona peruntukkan itu. Penertiban ini juga berkat sudah terintergrasinya OSS RBA dengan Badan Pertanahan Nasional. BPN ini yang menggunakan database zona tiap kota / kabupaten di seluruh Indonesia.

PKKPR Agar Tidak Diblokir Pemerintah

Bagi pelaku usaha yang dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar adalah dengan mengantongi PKKPR maka sudah bisa melakukan Pengurusan perizinan berusaha dasar yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa PKKPR berarti juga NIB akan diblokir dan wajib melalui proses PKKPR ini dahulu.

Hal ini tentu saja merugikan para pelaku usaha karena tidak bisa memiliki perizinan berusaha yang resmi. So ! kami sebagai Biro Jasa Pengurusan PKKPR Terbit Otomatis Terdekat memberikan solusi cepat, resmi dan syarat mudah.

Alasan Memilih Kami :

• Buka 24 Jam selama 7 hari penuh tanpa libur
• Staff dan Tim operasional yang ahli di bidangnya
• Berpengalaman di bidang proses PKKPR OSS RBA
• Mahir berbahasa Inggris dan Mandarin
• Telah tersertifikasi ISO 9001 sebagai jaminan mutu

Selain sebagai solusi PKKPR Terbit Otomatis kami juga memiliki pelayanan legalitas dan perizinan berusaha lainnya

Kami tak hanya melayani jasa pengurusan izin usaha untuk warga Indonesia tapi juga untuk WNA atau Warga Negara Asing.

Layanan lengkap tersebut berupa:

• Jasa Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (SBUJKA)
• Jasa Pendirian PT PMA kilat dengan tarif hanya 20 juta untuk satu set.
• Produk lain yaitu Jasa Pendirian CV, PT dan PT Perorangan
• Izin Klinik pratama dan klinik utama
• Pendaftaran Merek dan Hak Paten
• Jasa PKKPR
• Sertifikat Laik Operasi dan Izin operasi Genset
• Izin Usaha Industri
• Izin Minuman Beralkohol
• Pengurusan Izin BPOM
• Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Segera hubungi kami di WA 08112121508 Biro Jasa Pengurusan PKKPR Terbit Otomatis Terdekat

Melayani seluruh wilayah Indonesia dan seluruh KBLI dan konsultasikan dengan tim professional kami.

Rekomendasi Jasa Pengurusan PKKPR di Lampung Proses Kilat

Rekomendasi Jasa Pengurusan PKKPR di Lampung Proses Kilat 1 hari terbit syarat mudah. Solusi Jasa PKKPR Terbit Otomatis di Lampung 08112121508

Saat ini seluruh pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki modal usaha diatas Rp 5 Miliar. Atau yang biasa disebut dengan kelompok usaha NON UMK – Non Usaha Mikro, Kecil mengalami kesulitan dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) NON UMK.

NIB NON UMK Tidak Terbit Otomatis

Sejak tahun 2020 an atau lebih tepatnya saat diberlakukan sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS RBA itu NIB NON UMK tidak lagi terbit otomatis. Kebijakan ini berlaku nasional dan diberlakukan untuk investasi dalam negeri maupun investasi asing. Termasuk juga pelaku usaha yang berdomisili di Lampung.

Pada sistem OSS RBA ini pelaku usaha NON UMK harus terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi. Hal ini karena pada OSS RBA sistem perizinan berusaha sudah terintegrasi dengan sistem tata ruang dan wilayah di seluruh Indonesia. Dokumen ini bernama Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR

So ! hanya pelaku usaha yang sudah berada di lokasi yang sesuai zona tata ruang yang akan mendapatkan izin lokasi versi terbaru ini. Apabila tidak sesuai dengan zona tata ruang maka izin lokasi tidak akan bisa terbit dan harus pindah lokasi.

Pengertian Zonasi

Zonasi adalah suatu wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota / kabupaten untuk pengembangan pembangunan dan peruntukkan wilayah tersebut. Setidaknya terdapat beberapa zona yang umum di Indonesia. Antara lain zona perdagangan dan jasa, zona pemukiman dan zona kawasan industri.

Selain itu ada juga zona pertanian dan zona hutan lindung dan zona ruang terbuka hijau. Pembagian wilayah wilayah ini juga menentukan nasib legalitas dan perizinan berusaha pelaku usaha NON UMK saat ini. Pelaku usaha NON UMK harus terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi bila ingin memiliki NIB

Mengenal PKKPR

Seperti yang sudah kita singgung diatas PKKPR adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar. Dokumen izin lokasi PKKPR ini adalah pengganti izin usaha yang mulai diberlakukan sejak diberlakukan nya sistem perizinan berbasis risiko di tahun 2021.

Sistem perizinan yang berbasis risiko atau yang lebih dikenal dengan OSS RBA memang membagi izin lokasi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha dibawah Rp 5 Miliar yang dinamakan Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis. Sementara itu untuk kolompok kedua adalah PKKPR yang tidak bisa terbit otomatis.

Pada PKKPR inilah yang sering menemui kesulitan karena ketatnya pemeriksaan dokumen persyaratan PKKPR.

Proses PKKPR yang tidak mudah

Tidak mudahnya mendapatkan PKKPR Karena pemeriksaan dokumen persyaratan untuk mendapatkan PKKPR dilakukan oleh ATR/BPN. Lembaga ini mencocokkan permohonan PKKPR dengan kesesuaian zona yang ada di lokasi yang dimohonkan tersebut.

Kemudian juga mencocokkan dengan data kepemilikan lokasi usaha. Proses validasi dan verifikasi ini memerlukan waktu 10-30 hari kerja dan apabila tidak sesuai atau ada revisi maka dokumen akan dikembalikan dan proses diiulang dari awal.

Fungsi PKKPR

Kali ini kita membahas mengenai PKKPR untuk pelaku usaha yaitu agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sudah berada di zona yang sesuai dengan peruntukkan nya. Hal ini juga mengantisipasi usaha yang beroperasi di luar sesuai zona peruntukkan itu. Penertiban ini juga berkat sudah terintergrasinya OSS RBA dengan Badan Pertanahan Nasional. BPN ini yang menggunakan database zona tiap kota / kabupaten di seluruh Indonesia.

PKKPR Agar Tidak Diblokir Pemerintah

Bagi pelaku usaha yang dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar adalah dengan mengantongi PKKPR maka sudah bisa melakukan Pengurusan perizinan berusaha dasar yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa PKKPR berarti juga NIB akan diblokir dan wajib melalui proses PKKPR ini dahulu.

Rekomendasi Jasa Pengurusan PKKPR di Lampung Proses Kilat

Bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia kini Anda tidak perlu gelisah gundah gulana untuk menghadapi masalah perizinan dan jasa legalitas. Kami siap membantu Anda untuk mendapatkan dokumen PKKPR dan proses PKKPR agar disetujui secara cepat, praktis dan dikerjakan secara professional. Kami sudah membantu ratusan perusahaan untuk urusan perizinan.

Alasan Memilih Kami :

• Buka 24 Jam selama 7 hari penuh tanpa libur
• Staff dan Tim operasional yang ahli di bidangnya
• Berpengalaman di bidang proses PKKPR OSS RBA
• Mahir berbahasa Inggris dan Mandarin
• Telah tersertifikasi ISO 9001 sebagai jaminan mutu

Mengenal OSS RBA

Mengenal OSS RBA adalah Aplikasi Perizinan yang berbasis risiko. Pada aplikasi ini telah digunakan KBLI 2020. Pada KBLI 2020 terdapat 169 KBLI baru yang didasarkan pada perkembangan dunia usaha dan bisnis pada saat ini.

OSS RBA adalah singkatan dari Online Single Submission Risk Based Application atau bahasa Indonesianya adalah OSS berbasis risiko yang menggantikan OSS 1.1 yang masih menggunakan KBLI 2017 yang mana telah usang dan ketinggalan jaman.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Investasi/BKPM tengah melakukan ujicoba untuk sistem perizinan yang baru ini yang dapat dilihat disini

Yang menarik dari OSS RBA ini adalah penerapan KBLI 2020 yang mana adalah pedoman klasifikasi bidang usaha yang dikeluarkan ole BPS pada tahun 2020 yang menggantikan KBLI 2017. Pada KBLI 2020 terdapat penyempurnaan KBLI dan penambahan KBLI baru sebanyak 169 KBLI, salah satunya yang baru adalah Aktivasi Konten Kreatif yang mewadahi para pelaku usaha industri konten kreatif seperti youtuber dan artis instagram serta pelaku usaha berbasis internet

Sebagai langkah mengenal OSS RBA, Pada KBLI 2020 ini juga dilakukan perbaikan serta peleburan beberapa KBLI 2017 seperti KBLI tentang Apotek serta KBLI tentang perkebunan yang harus jadi satu dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

Bagi perusahaan yang telah berdiri dan sudah memiliki NIB bisa langsung melakukan akta perubahan untuk menyesuaikan dengan KBLI 2020 yang terbaru. Segera konsultasikan dengan kami disini

Rekomendasi Jasa Pengurusan PKKPR di Lampung Proses Kilat

Meskipun menggunakan jasa legalitas dinilai memberi banyak kemudahan, seperti perizinan usaha cepat dan mudah, banyaknya layanan yang diberikan dan lainnya, namun Anda juga harus cermat dalam memilih jasa. Agar hasilnya maksimal, berikut beberapa tips mencari Biro Jasa Urus PKKPR OSS RBA Proses Cepat Resmi yang bisa Anda lakukan, di antaranya yaitu:

1. Lihat Status Hukum Perusahaan

Saat mencari penyedia jasa Pengurusan OSS RBA, Anda jangan tergiur dengan penawaran yang menarik dan murah terlebih dahulu, tetapi lihat status hukum perusahaan penyedia jasa tersebut. Pastikan jika perusahaan tersebut legal atau memiliki badan hukum yang jelas serta mempunyai izin yang lengkap.
Anda bisa melihat profil perusahaan dengan baik dan teliti melalui website resmi, atau datang ke kantornya secara langsung . Jika legalitas perusahaan tersebut masih diragukan, lebih baik tinggalkan saja.

2. Mengetahui Riwayat Perusahaan

Untuk mengecek hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, Anda bisa langsung mencari tahu mengecek riwayat perusahaan. Apalagi di zaman sekarang, pasti biro jasa tersebut telah memiliki website resminya sendiri untuk berbagi informasi pada pelanggannya. Anda bisa mengecek riwayat perusahaan mulai dari tahun berdirinya perusahaan, testimoni dari pelanggan sebelumnya, kontak dan lainnya.

3. Mengetahui Layanan yang Diberikan

Setiap biro jasa perizinan  pasti memiliki tawaran layanan yang berbeda-beda. untuk menarik minat calon pelanggan, biasanya mereka memberikan layanan lengkap, cepat dan mudah. Anda bisa mengetahui layanan yang diberikan terlebih dahulu, serta mempertimbangkan layanan tersebut apakah sesuai kebutuhan, menjanjikan atau tidak dan lainnya.

Prioritaskan perusahaan jasa pengurusan Legalitas dan perizinan yang kompeten dan profesional dalam mengurus perizinan.

4. Memberikan Jaminan Validasi

Jaminan validasi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, di mana jaminan ini dibutuhkan ketika ada masalah. Perusahaan harus bisa mengatasi atau menghadapi resiko yang mungkin terjadi tanpa batas waktu. Mengingat saat mengurus PKKPR, seringkali ada kendala yang muncul. Perusahaan biro jasa  yang profesional pasti sudah berpengalaman dalam mengatasi hal tersebut, sehingga tidak takut memberi jaminan validasi.

5. Mempertimbangkan Biaya

Anda perlu menyiapkan biaya untuk membayar jasa tersebut yang tentunya tidak murah namun disesuaikan dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Jangan tertipu dengan harga yang murah dan tidak masuk akal, untuk menghindari terkena penipuan. Anda bisa membandingkan harga pasaran yang umum dan standar, serta memilih biaya yang sesuai dengan budget yang dimiliki.

Baca Juga : Jasa Izin Klinik Pratama

Daftar KBLI 2020 TERBARU