Rekomendasi Jasa PKKPR OSS RBA Proses Kilat

Rekomendasi Jasa PKKPR OSS RBA Proses Kilat 1 Hari Terbit syarat mudah resmi PKKPR OSS RBA. Solusi kilat Jasa PKKPR OSS Terbit Otomatis

Dalam menjalankan kegiatan berusaha di wilayah Republik Indonesia seluruh pelaku usaha harus sudah memiliki perizinan berusaha dan legalitas usaha. Dokumen perizinan berusaha harus dimiliki sebelum kegiatan usaha itu mulai beroperasi. Apabila sudah beroperasi namun belum memiliki perizinan berusaha maka bersiap akan diberi sanksi tegas oleh pemerintah. Sanksi itu berupa teguran administrasi hingga penyegelan paksa lokasi usaha.

Ketentuan ini berlaku untuk seluruh kelompok usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Republik Indonesia. Mulai dari usaha skala mikro, kecil dan menengah atau UMKM hingga usaha skala besar. Baik itu investasi dalam negeri maupun investasi asing juga wajib mematuhi ketentuan tersebut.

Sistem Perizinan Berusaha Online

Dimulai pada tahun 2018 an , Pemerintah mulai menerapkan sistem perizinan berusaha secara online yang diberi nama Online Single Submission atau OSS. Sistem ini menggantikan sistem perizinan berusaha secara offline yang dinilai terlalu lama dan membutuhkan energi yang besar. So ! OSS versi 1.1 ini diharapkan mampu untuk mempercepat pelaku usaha mendapatkan perizinan berusaha.

Selain itu pada era awal awal sistem online OSS versi 1.1 tersebut mulai diperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dokumen pengganti Tanda Daftar Usaha atau Tanda Daftar Perusahaan. Dokumen NIB ini menjadi perizinan berusaha dasar yang sebagai bukti resmi bahwa pelaku usaha sudah terdaftar di sistem administrasi hukum Indonesia. Pada awal awal diperkenalkan, NIB ini terbit otomatis untuk seluruh kelompok pelaku usaha dan bisa langsung digunakan. Tanpa syarat dan cepat

Sistem Perizinan Berusaha OSS RBA

Nah seiring dengan perkembangan jaman pada tahun 2021 , Pemerintah Republik Indonesia mulai memperkenalkan sistem perizinan berusaha yang baru. Sistem model baru ini diberi nama Online Single Submission Risk Based Approach atau biasa disingkat dengan OSS RBA. Sistem ini menimbulkan masalah baru karena NIB untuk pelaku usaha Non Usaha Mikro Kecil / NON UMK. Pelaku usaha NON UMK adalah kelompok usaha dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar, termasuk perusahaan investasi asing (PT PMA).

Pada kelompok usaha NON UMK ini harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan lokasi / izin lokasi. Izin lokasi ini di OSS RBA diberi nama Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR.

Metamorfosis Izin Lokasi

Izin Lokasi Era Offline

Dokumen izin lokasi ini sudah diberlakukan sejak dahulu kala, sejak sebelum ada era internet dan mekanisme pengurusan perizinan berusaha secara online. Pada saat itu untuk mendapatkan izin lokasi pelaku usaha harus datang ke Dinas perizinan sesuai domisili usaha dan mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah kota / kabupaten. Setelah memasukkan permohonan dan melengkapi persysaratan maka pelaku usaha harus menunggu beberapa hari untuk Petugas menjalankan pemeriksaan atas dokumen permohonan. Pemohon pun akan diberitahu bila izin lokasi sudah terbit ataupun ada pemberitahuan ada revisi dokumen persyaratan. Dan pemohon harus datang kembali ke Dinas Perizinan untuk memperbaiki dokumen persyaratan atau mengambil berkas izin lokasi yang sudah terbit.

So ! mekanisme seperti ini tentu saja memberatkan pelaku usaha karena harus meluangkan waktu dan menyusun persyaratan secara manual. Apalagi bila pelaku usaha belum memiliki pengalaman di bidang pengurusan izin lokasi ini tentu akan sangat menyulitkan. Belum lagi waktu dan energi yang terbuang untuk mengurus izin lokasi ini.

Izin Lokasi Era Online

Nah ketika sistem internet sudah mendarah daging ke seluruh aspek kehidupan, Pemerintah Republik Indonesia pun mengambil kesempatan itu dengan menerapkan sistem perizinan berbasis internet. Pada era mula mula ini izin lokasi diberikan kepada seluruh pelaku usaha secara otomatis melalui sistem perizinan online. Adapun sistem perizinan online ini bernama Online Single Submission (OSS ) versi 1.1. Mengingat sistem online ini masih sistem pertama yang diterapkan untuk pelaku usaha maka masih terdapat banyak sekali kekurangan disana sini. Salah satunya adalah izin lokasi yang terbit otomatis. So ! karena terbit otomatis maka banyak sekali ditemui tumpang tindih pemberian izin kepada pelaku usaha. Akibatnya begitu fatal adalah banyak izin usaha yang terbit dan beroperasi di luar zona peruntukkan yang telah ditentukan.

Izin Lokasi Era OSS RBA

Setelah sekian lama diimplementasikan, pada tahun 2021 telah terdapat peraturan baru yang mengatur mengenai izin lokasi. Pada tahun tersebut dilaksanakan sistem perizinan berbasis risiko atau OSS RBA. Sistem perizinan OSS RBA ini mengubah mekanisme izin lokasi. Izin lokasi dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pada kelompok pertama untuk usaha dengan modal dibawah Rp 5 Miliar yang izin lokasinya bernama Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis. Sedangkan untuk pelaku usaha dengan modal diatas Rp 5 Miliar izin lokasinya bernama Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau yang biasa disingkat PKKPR.

Mengenal PKKPR

PKKPR adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar. Dokumen izin lokasi PKKPR ini adalah pengganti izin usaha yang mulai diberlakukan sejak diberlakukan nya sistem perizinan berbasis risiko di tahun 2021. Sistem perizinan yang berbasis risiko atau yang lebih dikenal dengan OSS RBA memang membagi izin lokasi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha dibawah Rp 5 Miliar yang dinamakan Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis. Sementara itu untuk kolompok kedua adalah PKKPR yang tidak bisa terbit otomatis. Pada PKKPR inilah yang sering menemui kesulitan karena ketatnya pemeriksaan dokumen persyaratan PKKPR.

Proses PKKPR yang tidak mudah

Tidak mudahnya mendapatkan PKKPR Karena pemeriksaan dokumen persyaratan untuk mendapatkan PKKPR dilakukan oleh ATR/BPN. Lembaga ini mencocokkan permohonan PKKPR dengan kesesuaian zona yang ada di lokasi yang dimohonkan tersebut. Kemudian juga mencocokkan dengan data kepemilikan lokasi usaha. Proses validasi dan verifikasi ini memerlukan waktu 10-30 hari kerja dan apabila tidak sesuai atau ada revisi maka dokumen akan dikembalikan dan proses diiulang dari awal. So !sebaiknya menyerahkan proses ini kepada perusahaan penyedia jasa yang masuk dalam kategori Rekomendasi Jasa Proses PKKPR Jakarta Kilat Resmi

Fungsi PKKPR

Kali ini kita membahas mengenai PKKPR untuk pelaku usaha yaitu agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sudah berada di zona yang sesuai dengan peruntukkan nya. Hal ini juga mengantisipasi usaha yang beroperasi di luar sesuai zona peruntukkan itu. Penertiban ini juga berkat sudah terintergrasinya OSS RBA dengan Badan Pertanahan Nasional. BPN ini yang menggunakan database zona tiap kota / kabupaten di seluruh Indonesia.

PKKPR Agar Tidak Diblokir Pemerintah

Bagi pelaku usaha yang dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar adalah dengan mengantongi PKKPR maka sudah bisa melakukan Pengurusan perizinan berusaha dasar yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa PKKPR berarti juga NIB akan diblokir dan wajib melalui proses PKKPR ini dahulu.