Jasa PKKPR OSS RBA Kilat 1 Hari Terbit

Jasa PKKPR OSS RBA Kilat 1 Hari Terbit syarat mudah garansi resmi PKKPR OSS RBA. Solusi Jasa PKKPR Terbit Cepat hubungi 008112121508

Kemudahan dalam menjalankan bisnis yang legal, resmi dan sah di Republik Indonesia memang mungkin hanya mimpi belaka. Terutama ketika kita membahas untuk kelompok usaha dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar. Kelompok usaha yang dikenal dengan nama usaha NON UMK – Non Usaha Mikro, Kecil tidak mudah untuk mendapatkan perizinan berusaha dan legalitas usaha.

Baik itu untuk usaha dengan modal investasi asing maupun usaha dengan modal investasi dalam negeri. Selama itu termasuk dalam golongan NON UMK akan menemui kesulitan dalam mendapatkan izin usaha dan izin operasionalnya.

Hal yang paling sederhana adalah ketika kelompok usaha NON UMK itu hendak mengurus untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha NON UMK. NIB ini tidak bisa otomatis terbit pada saat ini dan pelaku usaha harus terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi.

Kebijakan ini lebih tepatnya saat pemerintah Republik Indonesia memberlakukan sistem perizinan berusaha terbaru. Sistem itu bernama Online Single Submission Risk Based Approach atau sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem yang dikenal dengan nama OSS RBA ini memang melarang seluruh pelaku usaha NON UMK untuk mendapatkan NIB secara otomatis.

Mengenal NIB

NIB adalah sebuah dokumen perizinan berusaha yang mulai diterapkan pada tahun 2018 yang merupakan dokumen pengganti Tanda Daftar Perusahaan atau Tanda Daftar Usaha. Dokumen ini mulai diperkenalkan sejak dimulainya sistem perizinan berusaha secara online yang diberinama Online Single Submission (OSS) versi 1.1. Adapun Cara mendapatkan nya saat itu yang cukup mudah yaitu dengan menginput data usaha di OSS versi 1.1 dan NIB akan terbit otomatis.

Hal ini berlaku untuk seluruh pelaku usaha baik UMK maupun golongan NON UMK. Begitu mudah dan cepat. Praktis tanpa syarat apapun.

Sistem OSS RBA

Waktu berganti dan jaman terus berkembang yang membuat sistem perizinan di Republik Indonesia juga mengalami perubahan yang signifikan di tahun 2020. Pada saat itu pemerintah mulai memberlakukan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem baru ini diberinama Online Single Submission Risk Based Approach atau OSS RBA. Sistem baru inilah yang tidak lagi menerbitkan NIB secara otomatis untuk usaha NON UMK.

Seperti yang sudah kita singgung diatas, pelaku usaha NON UMK harus terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi. Saat ini izin lokasi berganti nama menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR.

Metamorfosis Izin Lokasi

Izin Lokasi Era Offline

Dokumen izin lokasi ini sudah diberlakukan sejak dahulu kala, sejak sebelum ada era internet dan mekanisme pengurusan perizinan berusaha secara online. Pada saat itu untuk mendapatkan izin lokasi pelaku usaha harus datang ke Dinas perizinan sesuai domisili usaha dan mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah kota / kabupaten. Setelah memasukkan permohonan dan melengkapi persysaratan maka pelaku usaha harus menunggu beberapa hari untuk Petugas menjalankan pemeriksaan atas dokumen permohonan. Pemohon pun akan diberitahu bila izin lokasi sudah terbit ataupun ada pemberitahuan ada revisi dokumen persyaratan. Dan pemohon harus datang kembali ke Dinas Perizinan untuk memperbaiki dokumen persyaratan atau mengambil berkas izin lokasi yang sudah terbit.

So ! mekanisme seperti ini tentu saja memberatkan pelaku usaha karena harus meluangkan waktu dan menyusun persyaratan secara manual. Apalagi bila pelaku usaha belum memiliki pengalaman di bidang pengurusan izin lokasi ini tentu akan sangat menyulitkan. Belum lagi waktu dan energi yang terbuang untuk mengurus izin lokasi ini.

Izin Lokasi Era Online

Nah ketika sistem internet sudah mendarah daging ke seluruh aspek kehidupan, Pemerintah Republik Indonesia pun mengambil kesempatan itu dengan menerapkan sistem perizinan berbasis internet. Pada era mula mula ini izin lokasi diberikan kepada seluruh pelaku usaha secara otomatis melalui sistem perizinan online. Adapun sistem perizinan online ini bernama Online Single Submission (OSS ) versi 1.1. Mengingat sistem online ini masih sistem pertama yang diterapkan untuk pelaku usaha maka masih terdapat banyak sekali kekurangan disana sini. Salah satunya adalah izin lokasi yang terbit otomatis. So ! karena terbit otomatis maka banyak sekali ditemui tumpang tindih pemberian izin kepada pelaku usaha. Akibatnya begitu fatal adalah banyak izin usaha yang terbit dan beroperasi di luar zona peruntukkan yang telah ditentukan.

Izin Lokasi Era OSS RBA

Setelah sekian lama diimplementasikan, pada tahun 2021 telah terdapat peraturan baru yang mengatur mengenai izin lokasi. Pada tahun tersebut dilaksanakan sistem perizinan berbasis risiko atau OSS RBA. Sistem perizinan OSS RBA ini mengubah mekanisme izin lokasi. Izin lokasi dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pada kelompok pertama untuk usaha dengan modal dibawah Rp 5 Miliar yang izin lokasinya bernama Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis. Sedangkan untuk pelaku usaha dengan modal diatas Rp 5 Miliar izin lokasinya bernama Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau yang biasa disingkat PKKPR.

Mengenal PKKPR

PKKPR adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar. Dokumen izin lokasi PKKPR ini adalah pengganti izin usaha yang mulai diberlakukan sejak diberlakukan nya sistem perizinan berbasis risiko di tahun 2021. Sistem perizinan yang berbasis risiko atau yang lebih dikenal dengan OSS RBA memang membagi izin lokasi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha dibawah Rp 5 Miliar yang dinamakan Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis. Sementara itu untuk kolompok kedua adalah PKKPR yang tidak bisa terbit otomatis. Pada PKKPR inilah yang sering menemui kesulitan karena ketatnya pemeriksaan dokumen persyaratan PKKPR.

Proses PKKPR yang tidak mudah

Tidak mudahnya mendapatkan PKKPR Karena pemeriksaan dokumen persyaratan untuk mendapatkan PKKPR dilakukan oleh ATR/BPN. Lembaga ini mencocokkan permohonan PKKPR dengan kesesuaian zona yang ada di lokasi yang dimohonkan tersebut. Kemudian juga mencocokkan dengan data kepemilikan lokasi usaha. Proses validasi dan verifikasi ini memerlukan waktu 10-30 hari kerja dan apabila tidak sesuai atau ada revisi maka dokumen akan dikembalikan dan proses diiulang dari awal. So !sebaiknya menyerahkan proses ini kepada perusahaan penyedia jasa yang masuk dalam kategori Rekomendasi Jasa Proses PKKPR Jakarta Kilat Resmi

Fungsi PKKPR

Kali ini kita membahas mengenai PKKPR untuk pelaku usaha yaitu agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sudah berada di zona yang sesuai dengan peruntukkan nya. Hal ini juga mengantisipasi usaha yang beroperasi di luar sesuai zona peruntukkan itu. Penertiban ini juga berkat sudah terintergrasinya OSS RBA dengan Badan Pertanahan Nasional. BPN ini yang menggunakan database zona tiap kota / kabupaten di seluruh Indonesia.

PKKPR Agar Tidak Diblokir Pemerintah

Bagi pelaku usaha yang dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar adalah dengan mengantongi PKKPR maka sudah bisa melakukan Pengurusan perizinan berusaha dasar yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa PKKPR berarti juga NIB akan diblokir dan wajib melalui proses PKKPR ini dahulu.