Daftar Rekomendasi Jasa PKKPR Terbit Otomatis di Balikpapan

Daftar Rekomendasi Jasa PKKPR Terbit Otomatis di Balikpapan 1 hari terbit syarat mudah resmi OSS RBA. Jasa Urus PKKPR Balikpapan 08112121508

Dinamika dan perjalanan pelaku usaha dalam melengkapi persyaratan perizinan berusaha mampunyai banyak cerita yang mengelus dada. Terutama untuk pelaku usaha menengah besar yang saat ini kesulitan dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau NIB

NIB NON UMK Tidak Terbit Otomatis

Salah satu yang banyak dikeluhkan saat ini adalah para pelaku usaha NON UMK – Non Usaha Mikro, Kecil tidak terbit otomatis. Kebijakan baru ini mulai diberlakukan sejak tahun 2020 an.

Siapa Saja Pelaku Usaha NON UMK

Yang termasuk dalam golongan pelaku usaha NON UMK adalah kelompok usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki modal usaha diatas Rp 5 Miliar. Baik itu perorangan maupun badan usaha.

Mulai investasi dalam negeri hingga investasi asing. Seluruhnya selama punya modal diatas Rp 5 Miliar maka termasuk dalam kelompok usaha NON UMK. Kelompok ini sudah tidak bisa lagi mendapatkan NIB secara otomatis

Sejak OSS RBA

Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak pemerintah mengganti sistem perizinan berusaha menjadi sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach. Mulai OSS RBA itu seluruh kelompok NON UMK wajib terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi.

Izin lokasi pada OSS RBA bernama Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR. Dokumen ini diberlakukan pada masa OSS RBA karena sudah terintergrasi dengan sistem tata ruang seluruh kota / kabupaten di Indonesia

Izin Lokasi Terbit Bila Sudah Sesuai Zona Tata Ruang

Penerapan kebijakan baru ini karena sudah terintergrasi nya sistem OSS RBA dengan sistem tata ruang dan penataan wilayah seluruh kota dan kabupaten dsi Indonesia. Dokumen ini hanya diberikan bila lokasi pelaku usaha sudah sesuai dengan zona tata ruang.

Mengenal PKKPR

Seperti yang sudah kita singgung diatas PKKPR adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha diatas Rp 5 Miliar.

Dokumen izin lokasi PKKPR ini adalah pengganti izin usaha yang mulai diberlakukan sejak diberlakukan nya sistem perizinan berbasis risiko di tahun 2021.

Sistem perizinan yang berbasis risiko atau yang lebih dikenal dengan OSS RBA memang membagi izin lokasi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah izin lokasi untuk pelaku usaha dengan modal usaha dibawah Rp 5 Miliar yang dinamakan Surat Pernyataan Kesesuaian Tata Ruang yang terbit otomatis.

Sementara itu untuk kolompok kedua adalah PKKPR yang tidak bisa terbit otomatis. Pada PKKPR inilah yang sering menemui kesulitan karena ketatnya pemeriksaan dokumen persyaratan PKKPR.

Proses PKKPR yang tidak mudah

Tidak mudahnya mendapatkan PKKPR Karena pemeriksaan dokumen persyaratan untuk mendapatkan PKKPR dilakukan oleh ATR/BPN. Lembaga ini mencocokkan permohonan PKKPR dengan kesesuaian zona yang ada di lokasi yang dimohonkan tersebut.

Kemudian juga mencocokkan dengan data kepemilikan lokasi usaha. Proses validasi dan verifikasi ini memerlukan waktu 10-30 hari kerja dan apabila tidak sesuai atau ada revisi maka dokumen akan dikembalikan dan proses diiulang dari awal.

So !sebaiknya menyerahkan proses ini kepada perusahaan penyedia jasa yang masuk dalam kategori Rekomendasi Jasa Proses PKKPR Jakarta Kilat Resmi

Fungsi PKKPR

Kali ini kita membahas mengenai PKKPR untuk pelaku usaha yaitu agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sudah berada di zona yang sesuai dengan peruntukkan nya. Hal ini juga mengantisipasi usaha yang beroperasi di luar sesuai zona peruntukkan itu. Penertiban ini juga berkat sudah terintergrasinya OSS RBA dengan Badan Pertanahan Nasional. BPN ini yang menggunakan database zona tiap kota / kabupaten di seluruh Indonesia.

PKKPR Agar Tidak Diblokir Pemerintah

Bagi pelaku usaha yang dengan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar adalah dengan mengantongi PKKPR maka sudah bisa melakukan Pengurusan perizinan berusaha dasar yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa PKKPR berarti juga NIB akan diblokir dan wajib melalui proses PKKPR ini terlebih dahulu.